Perkembangan teknologi finansial (FinTech) telah melahirkan berbagai aset baru seperti cryptocurrency (Kripto) dan Non-Fungible Tokens (NFT). Kehadiran aset-aset ini memicu pertanyaan mendasar di kalangan umat Islam: bagaimana Hukum Uang Digital ini dalam perspektif syariah? Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Hidayah mengambil peran penting sebagai pusat kajian untuk membahas isu-isu Fiqh kontemporer ini, secara khusus menganalisis apakah transaksi Kripto dan kepemilikan NFT dapat dikategorikan halal atau haram.

Kajian Hukum Uang Digital di Ponpes Darul Hidayah berpusat pada tiga aspek utama: status Kripto sebagai mata uang atau komoditas, elemen gharar (ketidakpastian/spekulasi) yang melekat, dan riba (bunga/kelebihan) jika digunakan sebagai alat tukar. Secara umum, para ulama berbeda pendapat, namun pendekatan Ponpes Darul Hidayah adalah mendalami fundamental teknologi Kripto seperti Blockchain dan mekanisme kerjanya. Mereka berpendapat bahwa Kripto murni yang digunakan sebagai aset investasi, selama tidak mengandung unsur penipuan dan digunakan untuk membiayai kegiatan halal, memiliki potensi untuk diterima, meskipun dengan batasan yang ketat.

Isu NFT juga menjadi pembahasan hangat dalam kajian Hukum Uang Digital ini. NFT, sebagai representasi digital atas kepemilikan aset unik, dianalisis dari segi subjek yang diperdagangkan. Jika NFT tersebut mewakili karya seni digital yang halal (tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau kesyirikan) dan proses transaksinya jelas (minim gharar), maka kepemilikannya bisa saja diterima. Namun, Ponpes Darul Hidayah menekankan bahwa transaksi Kripto dan NFT harus dilakukan dengan literasi yang tinggi untuk menghindari spekulasi berlebihan yang menyerupai perjudian (maysir).

Kajian Fiqh di pesantren ini tidak hanya berhenti pada penentuan hukum uang digital saja, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi santri dan masyarakat luas mengenai etika berinteraksi di pasar Kripto. Mereka menekankan pentingnya tashfiyah (pemurnian) dan tarjih (penentuan hukum yang paling kuat), mengajak para santri untuk menjadi praktisi Kripto yang cerdas, beretika, dan patuh syariah. Santri dilatih untuk menganalisis suatu aset digital berdasarkan Whitepaper dan mekanisme konsensusnya, memastikan tidak ada elemen yang secara eksplisit dilarang oleh syariat.